RSS

SPEECH ABOUT JUVENILLE DELINQUENCY

”JUVENILLE DELINQUENCY IS A BAD HABIT FOR TEENEGERS” Name : Yusdar Samsu Tomalate SMA NEGERI 1 BONE-BONE The honourable the juries of this competition The honourable organizing commette Dear auidiance and participant Assalamu Alaikum Wr. Wb and good morning everybody First of all, I would like to say many thanks to almighty God Allah SWT who has given us a good health, A long life and good chance so we can gether here to join in English Speech Contest. Salawat and salam only for our belove prophet Muhammad SAW, who prophet taken us from uneducated era to educated era in another words from the darkness to the lightness. Secondly, let me express my warm congratulation to organizing commette who has organize this memorable contest is one way to increase our knowledge, our experiences and our capability especially in English. And special thanks to the Master of Ceremony who has given chance to stand up in front of you all to deliver my speech about “Juvenille Delinquency” and my best title today is “Juvenille Delinquency is a bad habit for teenegers” once again my belove brothers and sisters my best title today is “Juvenille Delinquency is a bad habit for teenegers”. Ladies and Gentlement my belove brothers and sisters. Before we talking longer about Juvenille Delinquency, I wanna ask you, do you know what the juvenile delinquency ladies and gentlemen?? Well, im sure you all in here know what the juvenile delinquency but in this case I just want to remind to you all what the juvenile delinquency. We start from adolescence, adolescence is transition phrase from the child to adult where the someone or teenegers try to find their real identity, in this case someone or teenegers need a good personality, so with the good personality they are can prepare their self to solve their problem. But there are many some factors that can causes of the Juvenille Delinquency, do you know what the factors ladies and gentlemenet? Well the factors is : • The first factors is Family or parents Factors, means that where the parents not giving an enough attention for their children, so their children feeling not comport to living in the home and try get out to get happiness. • The second factors is Surrounding Factors, surrounding factors means that where the someone or teenegers living in the bad surrounding, its very and vey dangerous fot their association ,why I say like that ladies and gentlemen? Because with the living in the bad surrounding it can make teenegers will be naughty and can’t control their self. • And the last Factors is, Media Mass Factors. In this case especially for TV and Social Network. As we know that, we always using social network and watch the Tv, but sometime ladies and gentlemen TV and Social network always show Uneducated Program for us especially for teenegers. Is very and very important for their association, because why? Because with watch uneducated program someone or teenegers can follow what their do in uneducated program that show by TV and social network. So ladies and gentlemen, if nowadays condition like here, what should we do? Do you have an ideas to solve this problem? Well before I concluse my speech today I want to give you some solutions to solve this problem. Solutions is : • The first solution is parents solution. For the parents you must giving an enough attention for your children so your children feeling comport to living in the home and not try get out to get happiness. • The second solution is Surrounding solution, Ladies and Gentlement.. we are the smart student, what for we are choose a bad surrounding that can make a negative effect for us. What for ladies and gentlements? Its more better if we are choose a good surrounding that can make a positive effect for us. • And the last solution is media mass solution, in this case especially for the government. For the government you miss giving educated program for your society, like religion program or educated program, so with watch educated program, it can make teenegers get positive effect. Ladies and Gentlement my belove brothers and sisters. As a conclusion of my speech today is we are the young generation, we should solve this problem quickly, because the future of our country is depend on us. Start now lets go away from the juvenile delinquency because Juvenille Delinquency Is A Bad Habit For teenegers. Once again my belove brothers and sisters Juvenille Delinquency Is A Bad Habit For teenegers. Ladies and gentlemen my belove brothers and sisters. I apologize if I’ve some mistakes of my speech today, I think that’s all my speech and Wassalamu Alaikum Wr. Wb ‘

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Tujuan Amandemen UUD 1945

Tujuan Amandemen UUD 1945 Amandemen diartikan oleh beberapa ahli sebagai berikut : 1. Secara estimologis, amandemen berasal dari Bahasa Inggris: to amend diartikan sebagai to make better, to remove the faults. Selanjutnya amandement diartikan sebagai a change for the better; a correction of error, faults etc. 2. Dalam istilah pengertian ketatanegaraan (US Convention) amendment adalah an addition to, or a change of a constitution or an organic act which is a pendent to the document rather than intercalated in the text (Smith and Zurcher 1966:14). 3. Menurut Sujatmiko, amandemen yang pokok itu tidak serampangan dan merupakan hal yang serius. Konstitusi itu merupakan aturan tertinggi bernegara. Beliau berpendapat bahwa konstitusi di negara kita belum sepenuhnya sempurna. Jika ingin menyempurnakan konstitusi satu-satunya pilihan ialah amandemen. Dari beberapa referensi di atas amandemen haruslah difahami sebagai penambahan, atau perubahan pada sebuah konstitusi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah aslinya, dan diletakkan pada dokumen yang bersangkutan. Pemahaman lebih lanjut adalah amandemen bukan sekedar menyisipkan kata-kata atau perihal baru dalam teks. Di sisi lain, amandemen bukan pula penggantian. Mengganti berarti melakukan perubahan total dengan merumuskan konstitusi baru mencakup hal-hal mendasar seperti mengganti bentuk negara, dasar negara, maupun bentuk pemerintahan. Dalam amandemen UUD 1945 kiranya jelas bahwa tidak ada maksud-maksud mengganti dasar negara Pancasila, bentuk negara kesatuan, maupun bentuk pemerintahan presidensiil. Salah satu bentuk komitmen untuk tidak melakukan perubahan terhadap hal-hal mendasar di atas adalah kesepakatan untuk tidak melakukan perubahan atas Preambul/Pembukaan UUD 1945. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa yang harus mendasari Amandemen UUD 1945 adalah semangat menyempurnakan, memperjelas, memperbaiki kesalahan, dan melakukan koreksi terhadap pasal-pasal yang ada, tanpa harus melakukan perubahan terhadap hal-hal yang mendasar dalam UUD 1945 itu sendiri. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari amandemen UUD 1945 ialah untuk menyempurnakan UUD yang sudah ada agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun amandemen yang dilakukan bertujuan untuk membawa bangsa ini menuju perubahan yang lebih baik di berbagai bidang dengan senantiasa selalu memperhatikan kepentingan rakyat.1 Tujuan amandemen UUD 1945 menurut Husnie Thamrien, wakil ketua MPR dari F-PP, adalah : untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dalam mencapai tujuan nasional serta menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kekuatan rakyat, memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak agar sesuai dengan perkembangan HAM dan peradaban umat manusia yang menjadi syarat negara hukum, menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasan secara tegas sistem check and balances yang lebih ketat dan transparan dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan jaman, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara memwujudkan kesejahteraan sosial mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika dan moral serta solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara kesejahteraan, melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara yang sangat penting bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi kebutuhan dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang.2

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Syarat Pembebsan bersyarat bagi Narapidana

Penjelasan Pasal 12 huruf k UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (“UU 12/1995”) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 01/2007”) juga menegaskan pengertian pembebasan bersyarat yaitu, “proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luarLembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masapidananya minimal 9 (sembilan) bulan.” Di bawah ini adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana maupun anak pidana (lihat Pasal 6 Permenkumham 01/2007): A. Persyaratan Substantif: (1) telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana; (2) telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif; (3) berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat; (4) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan; (5) berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk: a. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; b. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan c. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. (6) Bagi Narapidana maupun Anak Pidana berhak atas pembebasan bersyarat apabila telah menjalani pidana, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; B. Persyaratan Administratif: (1) kutipan putusan hakim (ekstrak vonis); (2) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan; (3) surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan; (4) salinan register, F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan; (5) salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan; (6) surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa; (7) bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan: a. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat; b. surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan. Pembebasan bersyarat ini adalah hak bagi setiap narapidana/anak pidana (lihat Pasal 14 ayat (1) huruf k UU 12/1995). Oleh karena itu setiap narapidana/anak pidana dapat memperoleh pembebasan bersyarat sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas. Jadi, pembebasan bersyarat ini dapat dimohonkan oleh narapidana/anak pidana itu sendiri atau keluarga atau orang lain sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas ke bagian registrasi di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) atau Rutan (Rumah Tahanan) setempat. Keluarga atau orang lain yang bertindak sebagai penjamin narapidana/anak pidana lalu menghadap ke Lapas atau Rutan untuk pembebasan bersyarat terhadap narapidana/anak pidana. Proses selanjutnya pihak Lapas/Rutan akan meninjau apakah narapidana/anak pidana yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan di atas atau belum. Permohonan akan diterima jika persyaratan-persyaratan di atas telah terpenuhi. Sebaliknya, permohonan akan ditolak jika persyaratan-persyaratan di atas tidak terpenuhi. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar hukum: 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 TAHUN 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS